Purworejo - Dalam dua bulan terakhir, keresahan dirasakan oleh sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo. Penyebabnya adalah belum cairnya Dana Desa Tahap Kedua Tahun 2025 yang hingga kini masih menunggu proses penyaluran dari Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Purworejo, dari 469 desa di Kabupaten Purworejo, hingga hari ini (2/11) baru 195 desa (41,5%) yang menerima pencairan Dana Desa Tahap Kedua, khususnya yang non earmark. Adapun sisanya sebanyak 274 desa (58,5%) belum menerima pencairan.

Ketua Polosoro (Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa) Kabupaten Purworejo, Suwarto S.Sos, yang juga merupakan Kepala Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi, menyampaikan kekhawatirannya atas keterlambatan ini.

“Saat ini sudah memasuki bulan November, mendekati akhir tahun anggaran. Jika pencairan terlalu mepet, dikhawatirkan desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim penghujan yang cukup menjadi kendala kegiatan pembangunan fisik,” ungkap Suwarto.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPPAPMD) Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, A.P., M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini.

“Kami sudah bersurat kepada KPPN untuk meminta penjelasan terkait tersendatnya pencairan Dana Desa Tahap Kedua yang non earmark, dan saat ini masih menunggu jawaban resmi,” ujarnya.

Laksana Sakti juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengadakan rapat dengan KPPN, BPKPAD, dan perwakilan camat pada tanggal 20 Oktober 2025 lalu. "Waktu itu Kami belum mendapatkan keputusan yang pasti. Kita masih menunggu perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini sedang digodok" tambahnya

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Purworejo, Bani Baskoro, S.T., M.Eng., membenarkan tentang adanya keterlambatan tersebut.

“Sejak 17 September 2025, sistem OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) ditutup oleh Kementerian Keuangan dan belum dibuka kembali hingga saat ini. Karena OMSPAN masih tertutup, proses tagging untuk Dana Desa Tahap Kedua tidak dapat dilanjutkan,” jelasnya saat dihubungi Krandegan.id.

Setelah ditelusuri, kondisi ini tidak hanya terjadi di Purworejo. Informasi yang beredar melalui berbagai jaringan komunikasi antar desa menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah lain di Indonesia juga mengalami kendala yang sama.

Dengan situasi yang terus berjalan mendekati akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa berharap agar proses pencairan dapat segera mendapat kejelasan, sehingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetap dapat berjalan sesuai perencanaan.