Gedungnya berdiri megah dan kokoh. Rak-rak toko mulai terisi. Mobil operasional telah diparkir di halaman. Peresmian berlangsung meriah.

Namun, sejarah badan usaha mengajarkan satu hal: sebuah usaha tidak pernah bertahan karena megahnya bangunan. Ia bertahan karena transaksi.

Di situlah ujian sesungguhnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) baru dimulai.

Setelah pemerintah membangun puluhan ribu KDMP di berbagai desa, pertanyaan yang kini layak diajukan bukan lagi berapa koperasi yang telah berdiri, melainkan berapa omzet yang harus dicapai agar koperasi itu benar-benar hidup.

Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Tetapi jawabannya menentukan apakah KDMP akan menjadi motor ekonomi desa atau justru menjadi aset yang membutuhkan subsidi berkepanjangan.

Menghitung Titik Bertahan

Mari memulai dari angka-angka yang paling dasar.

Misalkan satu KDMP mempekerjakan enam orang karyawan. Dengan total gaji sekitar Rp15 juta per bulan ditambah listrik, internet, transportasi, administrasi, dan biaya operasional lainnya sekitar Rp5 juta, kebutuhan operasional mencapai sekitar Rp20 juta setiap bulan.

Namun biaya usaha tidak berhenti di situ.

Sebuah KDMP juga memiliki aset tetap yang nilainya sangat besar. Dalam simulasi ini digunakan asumsi nilai gedung Rp1,6 miliar, kendaraan Rp600 juta, serta peralatan dan perlengkapan Rp300 juta. Persediaan barang dagangan sebesar Rp500 juta tidak dihitung sebagai penyusutan karena merupakan aset yang terus berputar melalui penjualan.

Dengan umur ekonomis gedung 20 tahun, kendaraan delapan tahun, dan peralatan lima tahun, beban penyusutan mencapai sekitar Rp18 juta per bulan.

Penyusutan sering dianggap sekadar angka di laporan akuntansi. Padahal, penyusutan adalah cara sebuah badan usaha menabung untuk mengganti aset yang suatu saat rusak atau habis umur ekonomisnya. Mengabaikan penyusutan sama saja menikmati aset hari ini tanpa menyiapkan biaya untuk menggantinya di masa depan.

Koperasi juga tidak didirikan sekadar agar tidak rugi. Ia harus memberikan manfaat kepada anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam simulasi ini digunakan target SHU sebesar Rp10 juta per bulan.

Artinya, kebutuhan dana yang harus dihasilkan KDMP mencapai sekitar Rp48 juta setiap bulan.

Apabila margin keuntungan bersih diasumsikan 10 persen, maka koperasi sedikitnya harus membukukan omzet sekitar Rp480 juta per bulan, atau sekitar Rp16 juta setiap hari.

Itu baru untuk menjaga koperasi tetap sehat.

Biaya yang Tidak Hilang

Masih ada satu komponen yang jarang dibahas dalam berbagai forum mengenai KDMP.

Pembangunan KDMP dibiayai melalui skema pembiayaan Himbara. Bunga pinjaman tersebut memang tidak dibayarkan oleh koperasi.

Namun bukan berarti biaya itu tidak ada.

Dalam skema yang berlaku, pembayaran bunga dilakukan oleh pemerintah desa melalui Dana Desa yang direalokasi. Dari sisi laporan keuangan koperasi, beban bunga memang tidak muncul. Tetapi dari sudut pandang ekonomi publik, biaya itu tetap harus dibayar.

Biaya tersebut tidak hilang. Ia hanya berpindah.

Yang semula menjadi kewajiban koperasi berubah menjadi kewajiban pemerintah desa melalui Dana Desa. Konsekuensinya, sebagian Dana Desa yang sebelumnya dapat digunakan untuk pembangunan jalan desa, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, atau pelayanan dasar harus dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan KDMP.

Jika beban bunga diperkirakan sekitar Rp15 juta per bulan, maka total biaya ekonomi program meningkat menjadi sekitar Rp63 juta setiap bulan.

Dengan margin keuntungan bersih 10 persen, kebutuhan omzet secara ekonomi mencapai sekitar Rp630 juta per bulan, atau sekitar Rp21 juta setiap hari.

Angka tersebut bukan berarti koperasi harus membayar bunga dari hasil usahanya. Angka itu menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang harus disediakan agar satu KDMP dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ukuran Keberhasilan

Persoalan berikutnya adalah apakah target omzet tersebut realistis.

Di sejumlah daerah, masih banyak KDMP yang omzet hariannya berkisar Rp1 juta. Bahkan kurang. 

Jika kondisi itu berlangsung lama, maka jarak antara omzet aktual dan omzet ideal masih sangat lebar.

Di sinilah ukuran keberhasilan KDMP perlu mulai bergeser.

Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah gedung yang selesai dibangun, jumlah koperasi yang terbentuk, atau banyaknya kendaraan yang diserahkan. Semua itu memang penting sebagai indikator pembangunan fisik.

Namun indikator tersebut belum menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah koperasi itu layak secara ekonomi?

Sebuah koperasi yang terus beroperasi dengan omzet rendah mungkin tetap dapat membuka pintu toko setiap pagi. Tetapi koperasi belum tentu mampu membangun cadangan modal, mengganti aset yang telah usang, membagikan SHU yang layak, atau berkembang tanpa dukungan fiskal pemerintah.

Karena itu, ukuran keberhasilan KDMP semestinya mulai bergeser dari berapa yang dibangun menjadi berapa yang benar-benar bertransaksi.

Pertaruhan Sesungguhnya

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu intervensi ekonomi desa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Harapannya pun besar: memendekkan rantai distribusi, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Harapan itu tentu layak didukung.

Namun sebesar apa pun sebuah program, pada akhirnya tetap akan diuji oleh hukum dasar dunia usaha: pendapatan harus mampu menutup biaya.

Apabila omzet mampu tumbuh hingga mencapai titik keberlanjutan, KDMP berpeluang menjadi penggerak ekonomi desa yang sesungguhnya.

Sebaliknya, jika transaksi tidak berkembang sesuai kebutuhan, maka tantangan terbesar bukan lagi membangun gedung, melainkan menjaga agar gedung itu tetap hidup.

Dan mungkin, di situlah pertaruhan terbesar Koperasi Desa Merah Putih sesungguhnya berada.