PURWOREJO — Sebanyak 274 desa di Kabupaten Purworejo dipastikan tidak menerima pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2025 untuk komponen non-earmark. Penghentian ini merupakan dampak langsung dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Dana Desa non-earmark tidak lagi disalurkan sejak 17 September 2025.

Sementara itu, Dana Desa yang bersifat earmark, yakni yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti BLT Desa, ketahanan pangan, dan penanganan stunting akan tetap dicairkan.

Kebijakan ini membuat desa-desa di Purworejo kehilangan sebagian besar ruang fiskal yang selama ini digunakan untuk membiayai insentif guru TK / PAUD, guru ngaji, internet desa, operasional desa, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan pembangunan fisik.

“Yang dihentikan itu dana non-earmark. Padahal justru dana itu yang paling banyak dipakai untuk membayar kegiatan rutin desa serta pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat. Menurut data yang Kami terima dari Pemda Purworejo, sampai hari ini (27/11), baru ada 195 desa yang DD tahap II sudah cair. Adapun 274 desa lainnya belum cair dan tidak akan dicairkan oleh Kemenkeu" kata Dwinanto, Kades Krandegan sekaligus Sekretaris Paguyuban Polosoro Purworejo. 

Sebanyak 274 desa terdampak tanpa pengecualian, karena struktur Dana Desa di semua desa selalu terdiri dari kedua komponen tersebut. Dengan hanya dicairkannya dana earmark yang penggunaannya sudah terkunci, desa tidak memiliki fleksibilitas untuk menutup kebutuhan operasional dasar pada akhir tahun.

Hingga saat ini Pemerintah Desa masih menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait langkah mitigasi terhadap kekosongan anggaran desa akibat kebijakan ini. 

Polosoro, paguyuban yang menaungi para Kades dan Perangkat Desa di Purworejo sudah melakukan koordinasi dan menyiapkan langkah komunikasi ke pemerintah pusat, menuntut kejelasan serta opsi solusi agar pelayanan dasar desa tidak terganggu.

"Saya hari ini audiensi ke Kemenkeu di Jakarta bersama teman-teman dari kabupaten lain. Ini masih di kereta" kata Dwinanto saat dihubungi Redaksi Krandegan.id.

Kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan tekanan yang cukup besar pada tata kelola keuangan desa, terutama karena dana non-earmark selama ini menjadi tumpuan dalam mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.