Jelang Pilkades 2026–2027, Bupati Purworejo Terbitkan Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo menerbitkan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor 100.3.4.2/11.965 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Purworejo.

Surat edaran tersebut ditetapkan di Purworejo pada 24 September 2026 dan ditujukan antara lain kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala DPPPAPMD, para camat, kepala desa, serta ketua BPD se-Kabupaten Purworejo. 

Penerbitan surat edaran ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) tahun 2026–2027 di Kabupaten Purworejo.

Dalam surat tersebut disebutkan, Pilkades Serentak akan diselenggarakan di 340 desa, sementara pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan di 3 desa. Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu direncanakan dimulai pada awal November 2026 hingga pertengahan bulan Mei 2027. 

Pengisan Perangkat Desa Ditunda

Salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pengaturan mengenai pengisian kekosongan jabatan perangkat desa selama tahapan Pilkades berlangsung.

Bupati Purworejo meminta agar pengisian kekosongan jabatan perangkat desa ditunda sampai dengan tahapan pemilihan kepala desa berakhir.

Kebijakan tersebut berbeda dengan proses pemberhentian perangkat desa. Untuk perangkat desa yang harus diberhentikan karena berakhir masa jabatan atau sebab lainnya, proses pemberhentiannya tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, terhadap proses pengangkatan perangkat desa yang saat ini sudah berjalan dan telah memasuki tahapan seleksi, proses tersebut dapat dilanjutkan sampai dengan pelantikan.

Dengan demikian, surat edaran tersebut membedakan tiga kondisi: pemberhentian perangkat desa tetap diproses sesuai aturan, pengisian kekosongan baru ditunda sampai tahapan Pilkades selesai, sedangkan proses pengangkatan yang sudah berjalan dan telah memasuki tahap seleksi dapat diteruskan hingga pelantikan. 

Menjaga Stabilitas Selama Tahapan Pilkades

Dalam pertimbangannya, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyebut pedoman tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades yang kondusif sekaligus menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat selama proses pemilihan berlangsung. 

Surat edaran tersebut merujuk sejumlah regulasi, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, PP Nomor 16 Tahun 2026, Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Perbup Purworejo Nomor 17 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Perda tersebut. 

PP Nomor 16 Tahun 2026 sendiri mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki prosedur tertentu, termasuk konsultasi dengan camat dan persetujuan tertulis dari bupati/wali kota dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian.

Ratusan Desa Bersiap Masuk Tahapan Pilkades

Dengan adanya rencana Pilkades Serentak di 340 desa, kebijakan mengenai perangkat desa ini berpotensi menjadi perhatian pemerintah desa dan masyarakat di berbagai wilayah Purworejo.

Terutama bagi desa yang memiliki kekosongan jabatan perangkat desa, surat edaran tersebut memberikan batasan bahwa pengisian jabatan baru tidak dilakukan selama tahapan pemilihan kepala desa masih berlangsung.

Sementara bagi desa yang proses pengangkatan perangkat desanya telah memasuki tahap seleksi, proses tersebut tetap dapat diteruskan hingga pelantikan.

Surat Edaran Bupati Purworejo ini pada akhirnya menjadi pedoman khusus bagi desa-desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak maupun PAW pada periode 2026–2027, agar proses administrasi pemerintahan desa tetap berjalan sekaligus menjaga situasi tetap kondusif selama tahapan pemilihan kepala desa.