Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Cek Fakta atau Hoax : Presiden Prabowo Akan Hapus Jabatan Kepala Desa

Administrator 17 Desember 2025 Dibaca 6.933 Kali
Cek Fakta atau Hoax : Presiden Prabowo Akan Hapus Jabatan Kepala Desa

Belakangan ini, terutama sejak aksi damai para kepala desa dan dan perangkat desa di Jakarta, 8 Desember 2025 lalu, beredar luas di media sosial narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan Kepala Desa karena dianggap tidak lagi berguna bagi masyarakat. Informasi ini memicu keresahan di kalangan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat.

Krandegan.id mencoba melakukan penelusuran jejak digital kaitan narasi tersebut. Didapati fakta, bahwa narasi serupa sudah pernah berhembus beberapa kali sebelumnya, bahkan jauh sebelum Pemilu 2024, dan selalu terbukti tidak benar.

Lalu, kapan saja isu sesat ini pernah muncul? Berdasarkan penelusuran Krandegan.id, isu ini setidaknya muncul dalam beberapa momentum berikut:

  1. Menjelang Pemilu 2019. Isu penghapusan desa sempat beredar bersamaan dengan meningkatnya tensi politik nasional. Saat itu, narasi yang beredar menyebut desa akan “dikendalikan penuh pusat”. Faktanya, setelah Pemilu 2019, pemerintahan desa tetap berjalan normal.
  2. Tahun 2020–2021 (awal pandemi Covid-19). Di tengah refocusing anggaran dan kebijakan darurat, muncul isu liar bahwa desa akan dilebur atau kepala desa akan dihapus. Nyatanya, justru desa diberi peran strategis dalam penyaluran BLT Dana Desa.
  3. Menjelang revisi Undang-Undang Desa (2023–2024). Saat pembahasan perubahan masa jabatan kepala desa dan penguatan regulasi desa, isu penghapusan Kades kembali dimunculkan. Faktanya, revisi regulasi justru mempertegas eksistensi desa, bukan menghilangkannya. Bahkan menambah masa jabatan kepala desa selama dua tahun.
  4. Pasca Presiden Prabowo berkuasa. Isu ini kembali diangkat dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah akan ada kebijakan ekstrem terhadap desa. Isi yang santerberedar pada sekitar Bulan April 2025 ini hingga kini juga tidak terbukti.

Pola ini menunjukkan bahwa isu tersebut selalu muncul berulang, berpola musiman, dan memanfaatkan momen politik tertentu.

Pesan yang beredar biasanya menyebutkan jabatan kepala desa akan dihapus, Sistem pemerintahan desa akan diganti, kepala desa tidak lagi dipilih oleh rakyat. Namun klaim-klaim ini tidak pernah disertai dasar hokum, dokumen resmi, maupun pernyataan pemerintah.

Hingga hari ini :

  1. Tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan jabatan kepala desa.
  2. Tidak ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengarah pada penghapusan desa.
  3. Pemerintahan desa tetap berjalan berdasarkan Undang-Undang Desa.

Isu yang berulang ini lebih tepat disebut sebagai hoaks lama yang dimunculkan kembali (recycled hoax).

Keberadaan Kepala Desa dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Selama regulasi ini belum dicabut atau diubah, jabatan Kepala Desa tetap sah, legal, dan konstitusional.

Kesimpulan

Dari penelusuran yang dilakukan Krandegan.id didapati kesimpulan bahwa :

  1. Klaim bahwa Prabowo akan menghapus jabatan kepala desa adalah hoaks,
  2. Isu ini sudah berulang kali muncul sejak bertahun-tahun lalu,
  3. Isu ini selalu terbukti tidak pernah menjadi kebijakan negara.

Masyarakat desa diimbau tidak terpengaruh isu sesat yang terus didaur ulang untuk menciptakan keresahan. Di era media sosial yang sangat massif dalam kehidupan Kita sekarang ini, diperlukan filter untuk menyaring informasi yang didapat secara ketat.

 

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00